Massa berorasi dengan menenteng spanduk bertagar #AREMABERSAMAROHINGYA di depan Balai Kota Malang, Jumat (14/12)

MALANG-KAV.10 Aliansi yang tergabung dalam Komite Nasional untuk Solidaritas Rohingya (KNSR) menggelar aksi (14/12) di depan Balai Kota Malang dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia Internasional. Aksi Bersama Bela Rohingya ini membawa tiga tuntutan, selain memperjuangkan HAM salah satunya mendesak pemerintah Indonesia memutus hubungan diplomatik dengan Myanmar.

“Dari KNSR menuntut pemerintah Indonesia segera memutus hubungan diplomatik, baik politik maupun ekonomi apabila ke depannya tidak ada itikad baik dari pemerintah Myanmar,” kata Syaiful Anam selaku Koordinator Aksi.

Ia menjelaskan tuntutan itu muncul dikarenakan Tim Pencari Fakta PBB telah menemukan bukti-bukti terkait dengan tindak kekerasan yang terjadi di sana. Setidaknya ada enam jenderal yang berperan besar dalam kasus kejahatan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya, di antaranya Min Aung Hlaing, Soe Win, Aung Kyaw Zaw, Maung Maung Soe, Aung Aung, dan Than Oo.

Syaiful merasa sejauh ini tidak ada perkembangan kasus Rohingya yang sudah terjadi sejak 2017 lalu. Dirinya merasa tidak puas dengan kinerja Menteri Luar Negeri Indonesia. “Menlu terkesan sekadar melobi, namun tidak ada aksi nyata untuk membuat Myanmar dan para militernya untuk menghentikan kejahatan tersebut,” pungkasnya.

Sementara Dosen Hubungan Intenasional UB Muhammad Riza Hanafi tidak yakin tuntutan tersebut akan diwujudkan oleh pemerintah. Menurutnya, Indonesia kemungkinan kecil akan menggunakan pendekatan yang keras seperti pemutusan hubungan diplomatik.

“Saya tidak yakin bahwa itu akan menjadi langkah yang ditempuh Indonesia mengingat kedua-duanya adalah anggota ASEAN. Selain itu, pola interaksi yang terjadi di dalam ASEAN dan model diplomasi yang diterapkan oleh Indonesia selama ini, juga menunjukkan kemungkinan kecil Indonesia akan memutuskan hubungan diplomatik dengan Myanmar,” terang Riza.

ASEAN sebagai organisasi regional memegang prinsip Non-Intervensi. Prinsip ini yang membuat seluruh anggota ASEAN tidak melakukan pendekatan yang lebih keras karena bisa berdampak lebih buruk terhadap kondisi di Myanmar. Praktis para anggota ASEAN, termasuk Indonesia, hanya bisa mengimbau Myanmar untuk meredakan situasi di sana.

Terkait situasi ini, KNSR akan terus mengikuti perkembangan kasus Rohingya sampai pemerintah melakukan tindakan tegas untuk meredakan situasi di Rakhine, Myanmar.

Penulis: Abdi Rafi Akmal

Kontributor: Ima Dini Shafira, Reni Apriliya

Editor: Oky D. Prasetyo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.