Peringati 14 Tahun Mangkraknya Kasus Munir

0
3
Penyampaian aspirasi peserta Aksi Kamisan di depan Balaikota Malang. Foto: Hugo

MALANG-KAV.10 Aksi Kamisan Malang ke 44 kemarin (6/9) diadakan dalam rangka memperingati 14 tahun belum tuntasnya kasus kematian Munir. Munir yang menjadi korban pembunuhan menggunakan cairan arsenik, masih menyisakan teka-teki. Terlebih berkas Tim Pencari Fakta (TPF) yang dihilangkan yang menimbulkan keraguan bagi masyarakat kepada negara terhadap penyelesaian kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia.

“Tuntutannya sebetulnya sama seperti tuntutan-tuntutan pada umumnya kita menuntut bahwa kasus Munir itu terselesaikan. Negara harus hadir dalam kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Nah, kita tunggu etiket baik dari pemerintah juga bagaimana penyelesaiannya,” papar Julia Rachmawati selaku Koordinator Aksi Kamisan Malang ke 44 ini.

Terkait berkas TPF yang hilang, Julia menyampaikan bahwa sudah dikoordinasikan dengan teman-teman di Jakarta untuk mengadakan tuntutan-tuntutan baru untuk menemukan berkas TPF agar segera dipublikasikan kepada masyarakat Indonesia.

“Kalau kemarin udah koordinasi dari temen-temen juga dari Jakarta kita akan mengadakan tuntutan-tuntutan baru untuk menemukan berkas TPF agar segera dipublikasikan pada masyarakat seluruh Indonesia,” tambahnya.

Senada dengan Julia, Komite Aksi Kamisan Malang juga menyuarakan tuntutannya kepada negara terkait kasus ini yang telah mangkrak selama 14 tahun pasca meninggalnya Munir tapi tersangka utama tak kunjung tertangkap.

“Tuntutan besar kita adalah kita mendesak negara aja untuk membongkar dan menyelesaikan kasus pembunuhan Cak Munir, karena ini sudah 14 tahun telah meninggalnya Cak Munir. Aktor-aktor intelektual itu justru dibiarkan bebas begitu saja. Belum lagi eksekutor nya di dalam pembunuhan itu sudah bebas juga,” tegasnya.

Aksi yang seharusnya berlangsung pukul 16.00 WIB ini sempat tertunda 45 menit akibat adanya pelarangan  dari  pihak kepolisian, meskipun surat pemberitahuan sudah diserahkan H-1. “Kami dari Kamisan Malang sendiri itu sudah menyerahkan (surat pemberitahuan,red) di H-1 tapi dari pihak kepolisian juga sebenarnya melarang. Tapi untuk menurut saya di aksi seperti ini kan tidak memerlukan izin, hanya pemberitahuan saja. Jadi kami walaupun izin atau tidak mengizinkan kita tetap jalan karna ini kan sebagai bentuk aspirasi dari masyarakat atau Rakyat Indonesia,” ujar Julia. (ahh/lia)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.