Suasana diskusi dan konsolidasi di Sekretariat MCW Selasa kemarin (4/9). Foto: Nuris

MALANG-KAV.10 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan 22 orang anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka setelah sebelumnya pada 21 Maret 2018 sejumlah 19 anggota dewan ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Ketua DPRD Arief Wicaksono. Penetapan tersangka ini berkaitan dengan penyelidikan KPK terkait dugaan suap dalam pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang 2015.

Dilansir dari Detik.com, KPK menemukan angka suap yang diberikan sejumlah Rp 700 juta dan gratifikasi senilai Rp 5,8 miliar. Aliran dana ini diduga berasal dari Walikota Malang nonaktif Moch Anton yang juga sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka. Kepala Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Malang Corruption Watch (MCW), Bintang menduga suap ini dilancarkan sebagai pemulus proses pembahasan Ranperda APBD.

“Ketika proses panjang itu legislatif meminta yang istilahnya uang Pokir (pokok pikiran), uang Jasmas (jaring aspirasi masyarakat) dan uang THR (Tunjangan Hari Raya) karena mendekati hari raya, dan itu disetujui oleh walikota nonaktif sekarang yang kemudian diurus oleh bawahannya,” beber Bintang.

Dengan ditetapkannya 41 orang tersangka, praktis hanya tersisa lima orang anggota dewan (dua diantaranya berstatus Pergantian Antar Waktu (PAW). Anggota dewan yang tersisa ini masih memiliki potensi untuk menyusul diperiksa KPK.

“Korupsi dilihat sebagai hal yang kompleks, jika berbicara kemungkinan proses penyelidikan dan pengembangan perkara masih terus dilakukan ya mungkin-mungkin saja (anggota dewan tersisa menyusul menjadi tersangka, red),” ujarnya.

Salah satu warga Kota Malang, Suefendi yang hadir dalam diskusi dan konsolidasi di Sekretariat MCW Selasa kemarin (4/9), mengaku sempat mengawal kasus tersebut sejak 2015. Menurutnya kala itu ketika terdapat usulan fee 1% atas pelolosan APBD tidak satupun anggota dewan menyatakan komplain.

“Artinya mereka kan sepakat, hingga sidang paripurna pengesahan APBD tahun 2015 tidak ada yang komplain, kalau semua setuju berarti kan mendapatkan (suap dalam bentuk fee, red),” ungkapnya.

Suefendi berasumsi, KPK sengaja menyisakan empat orang anggota DPRD sebagai strategi agar birokrasi tetap berjalan. Namun ia menyatakan keraguan atas kesiapan anggota dewan yang tersisa untuk melanjutkan proses pemerintahan. “Kalau saya lihat fisiknya, argumennya, mereka terlihat nggak mampu untuk mewakili masyarakat karena pengetahuannya masih dangkal soal politik, kesehatan, sosial politik masyarakat,” tuturnya. (nur/odp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.