Warga Desa Adat Sendi Tuntut Pengakuan dan Perlindungan

Warga desa adat Sendi tengah menggelar aksi pawai budaya di depan Kantor DPRD Kab. Mojokerto (1/08). Foto: Nuris

KAB. MOJOKERTO-KAV.10 Puluhan warga desa adat Sendi menggelar kirab budaya di halaman kantor DPRD Kabupaten Mojokerto Rabu kemarin (1/8). Berbusana khas adat Jawa sembari membawa persembahan hasil bumi, warga menuntut pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat Sendi kepada anggota DPRD. Status Sendi kini masih menjadi desa adat persiapan karena untuk menjadi desa administratif mengikuti UU Desa, Sendi terbentur jumlah penduduk minimal 6000 jiwa.

Lurah Penanggung Jawab Desa Sendi Sucipto menceritakan desa Sendi telah dihapus dari tata administratif Kabupaten Mojokerto, padahal keberadaan desa ini telah tercatat eksis sejak sekitar tahun 1918. “Sejak tahun 1999, warga keturunan pendahulu desa Sendi yang dulunya mengungsi karena kondisi penjajahan mulai kembali ke wilayah Sendi. Kami mengharapkan pengakuan dan adanya payung hukum dari Pemkab Mojokerto,” ujarnya.

Sucipto menjelaskan aksi kirab budaya yang dilakukan warga Sendi merupakan upaya menunjukkan ke publik bahwa hal tersebut merupakan tradisi warga Sendi. “Dengan membawa tumpeng dan hasil bumi, kami ingin melestarikan tradisi yang lama ada di antara warga Sendi. Harapannya apa yang diinginkan masyarakat adat Sendi dikabulkan,” tutur pria yang mulai menjabat Lurah PJ Desa Sendi sejak 2017 lalu ini.

Arak-arakan warga awalnya bergerak dari Alun-Alun Kota menuju Kantor Bupati Mojokerto sembari menampilkan kesenian kuda lumping dan menggotong bendera merah putih sepanjang 10 meter. Tak diizinkan masuk aparat, massa lantas beralih menuju Kantor DPRD. Warga Sendi juga membawa dua kotak kayu berisi dokumen yang diberikan kepada Setia Pudji Lestari dan Budi Mulyo selaku anggota dewan.

“Isi kedua kotak ini diantaranya surat permohonan dan dokumen identifikasi terkait keberadaan desa adat Sendi. Sudah kami uraikan lengkap sejarah, silsilah dan informasi lain untuk memperkuat penerbitan produk hukum oleh pemerintah daerah,” ungkapnya pada perwakilan anggota dewan di halaman kantor DPRD.

Setia Pudji Lestari menanggapi warga dengan berjanji akan mengkaji aturan yang ada sehingga mampu mengakomodir keinginan masyarakat adat Sendi. “Bersama Pemkab Mojokerto akan kami cari celah aturannya, akan kami minta Pak Wabup (Wakil Bupati) agar Perbup (Peraturan Bupati) atau apapun itu bisa keluar,” katanya. (nur)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.