INFOGRAFIS – Beberapa rentetan aksi teror di Indonesia. (Oky)

MALANG.KAV-10 Potensi konflik antarelemen umat beragama di Indonesia masih cukup  tinggi dan dinamis dengan munculnya berbagai kasus teror atas dasar agama. Permasalahan yang sedang ramai dibicarakan yakni isu radikalisme dan terorisme yang kembali mencuat karena aksi teror bom di Surabaya tanggal 13-14 Mei 2018 berlokasi di Gereja Santa Maria Tak Bercela, GKI Diponegoro dan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS). Hubungan dan kepercayaan antar umat beragama kembali menghadapi tantangan.

Koordinator Pencegah BNPT Hamli saat ditemui di Fakultas Hukum UB memaparkan situasi konflik. “Surabaya meledak  tiga bom. Sudah sekitar 210 orang ditangkap. Polisi itu  tidak semena-mena, kalau Pak Jaksa tidak menerima ya sudah tidak. Akhirnya meledak duluan,” ungkap Hamli.

Seseorang bisa disebut radikal ketika orang tersebut terdampak paparan radikalisme, bisa dilihat dalam  tiga dimensi yaitu tataran pemikiran, tataran atittude, tataran aksi. “Ada  tiga dimensi dalam radikalisme yaitu tataran pemikiran, tataran atittude, tataran aksi. Dulu baru aksi bisa dilakukan  tindakan,” jelas Hamli.

Meski berpotensi sangat kecil untuk dikatakan radikalisme yang mengarah pada aksi terorisme. Di sini radikalisme yang menyangkut pautkan pada  tindakan dan pemikiran keras terhadap aksi-aksi yang memicu terjadinya terorisme. “Karakteristik mereka yang radikal biasanya adalah muda kemudian laki-laki, kemudian juga memahami agama secara literal,” ujar Yusli dalam seminar Fakultas Hukum UB (13/08).

Dalam respon BNPT dalam menanggulangi aksi teror di Indonesia, BNPT mengupayakan deradikalisasi lebih cepat penanganannya. Namun, sejauh ini  tindakan-tindakan yang dilakukan BNPT lebih banyak mengarah setelah terjadinya kasus. “Tidak bisa merencanakan preven ve jus ce (sistem  tindakan yang diambil oleh pemerintah dengan mengacu pada pencegahan langsung kejahatan,red). Sebelum mereka melakukan (identifikasi,red) persiapan itu dilakukan densus 88 agar  tidak salah orang,” ujar Hamli.

Berbeda dengan Hamli, Dosen Hubungan Internasional UB Yusli Effendi menegaskan perlu bukti  yang lebih kuat mengenai isu kampus sebagai sarang teroris. “Banyak orang protes apakah benar kampus itu produsen teroris, harus bedakan antara batasan radikal dan teroris. Karena kalau ini masuk ke radikal itu adalah pelaku teror, ada data yang menunjukkan bahwa kasus tersebut memproduksi perilaku teror,” Yusli menanggapi.

Yusli mengatakan dalam menanggulangi radikalisme harus berhati-hati  karena soal mengorbankan kebebasan. “Bisa mengorbankan kebebasan. Baik kebebasan akademik maupun kebebesan sipil,” tambahnya lagi. Yusli juga menanggapi bahwa wewenang kekuasaan bisa memepengaruhi pengambilan keputusan dalam konteks kebijakan radikalisme. “Disini kita mereaksi bukan merespon. Ini yang harus kita hati-hati . Negara juga harus kita lihat bagaimana penyalahgunaan kekuasaan jangan sampai melebihi wewenangnya,” tambahnya lagi.(atw/odp/sad)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.