(Ilustrasi: Oka)

Oleh: Nuris Hisyam*

Mei kemarin bisa dibilang bulan penuh teror, khususnya tanggal 8 hingga 14 Mei yang menjadi saksi rentetan aksi terorisme di beberapa tempat. Selain pada teror di Surabaya―yang disebut sebagai aksi terorisme pertama di dunia melibatkan satu keluarga, perhatian saya juga tertuju pada munculnya nama dua perempuan, Dita Siska Millenia dan Siska Nur Azizah yang diduga berupaya melakukan penyerangan aparat di Mako Brimob.

Polisi yang mencokok keduanya menemukan gunting di dalam tas Siska. Ketika diperiksa, awalnya Siska mengaku gunting itu untuk “jaga-jaga” bila mereka tak lolos masuk, namun kepada Tempo ia menganulir keterangan tersebut. Ia beralasan hanya ingin membantu suplai makanan teroris kelompok Aman Abdurrahman yang terlibat kerusuhan berdarah di dalam tahanan.

Siska yang merupakan mahasiswa semester keenam salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung tergabung dalam grup telegram “Turn Back Crime”, dari situlah ia mulai memanen pandangan soal akidah dan syariat Islam, ketauhidan, jihad, Negara Islam (Daulah Islamiyah/Islamic State/IS) serta konsep lain yang identik dengan yang kita istilahkan sebagai radikalisme. Ketika ditelisik rupanya Siska juga sempat aktif mengikuti pengajian Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9 (NII KW9) dan mengaku telah berbaiat pada ISIS sejak Oktober 2017.

Siska barangkali hanya salah satu fragmen yang tampak di media atas fenomena masyarakat Indonesia yang terdoktrin paham radikal. Saya pribadi juga punya pengalaman akan hal ini, kawan karib saya tiba-tiba menyebut dirinya bersimpati akan misi gerakan IS dalam sebuah obrolan. Berbekal menggali informasi secara mandiri lewat video, facebook dan laman internet, ia bahkan sempat berharap bisa berangkat ke Suriah. Untungnya terakhir kali saya ngobrol dengan dia, pandangan soal jihad dalam dirinya tak lagi membara.

Tak dinyana kasus Siska berentet pada hal-hal lain, mulai dari rilis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terkait kampus-kampus terpapar radikalisme, hingga respon kampus soal tuduhan ini, termasuk UB yang bergerak cepat dengan menggelar pelbagai diskusi perihal tema ini dan menyiapkan beberapa kebijakan sebagai langkah antisipasi dan penanggulangan.

Rektor baru UB, Nuhfil Hanani menyatakan UB telah memiliki empat cara menangkal radikalisme. Langkah awal profiling pandangan civitas akademik soal paham radikal diyakini perlu ditempuh untuk menentukan model pendampingan yang sesuai. Pendekatan sosiologis, penguatan dan pendampingan kegiatan keagamaan di kampus, pembinaan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), serta pemberdayaan organisasi ekstra ia sebut sebagai langkah ideal merespon fenomena ini.

Perlu menjadi perhatian bahwa jangan sampai kepanikan atas isu ini melahirkan respon kebijakan yang salah kaprah. Tentu saya bersepakat bahwa persoalan terorisme memang bukan perkara yang bisa dianggap remeh, ancamannya nyata dan ada di sekitar kita. Namun salah-salah, isu ini membuat kita seketika antipati dan menjatuhkan vonis negatif pada aneka kegiatan pengajian atau lembaga keagamaan. Diskusi-diskusi dalam mimbar akademik juga terancam makin direpresi atas alasan kegawatan fenomena ini―yang meskipun selama ini juga telah beberapa kali terjadi pembubaran diskusi di UB termasuk bedah buku ‘Salju di Aleppo’ karya Dina Y Sulaeman yang dibubarkan atas desakan salah satu ormas dengan alasan sang penulis terafiliasi dengan paham Syiah.

Nuhfil akan mewajibkan semua organisasi dan panitia kegiatan di dalam kampus untuk melapor, meski tidak merinci hal yang mesti dilaporkan. Apakah diskusi informal yang seringkali terbangun lewat obrolan santai juga menjadi obyek pelaporan ini? Tentu mengkhawatirkan bila kebijakan tersebut justru akhirnya menebas kebebasan gerak ekspresi mahasiswa.

Nuhfil sempat berujar pada media bahwa ia tak mempermasalahkan masuknya intelijen ke area kampus untuk deteksi potensi terorisme. Pemerintah nasional juga memberi sinyal yang sama. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta intel dikirim untuk memonitor kampus. Soal hal ini saya tidak begitu sepakat, meski tanpa sepengetahuan kita selama ini intel sudah hadir di sekitar kita. Di tengah peserta diskusi publik, diantara wajah-wajah penjual jajanan yang ada di area UB, atau jangan-jangan ada yang menyamar menjadi mahasiswa dan pegawai?

Saya bukannya alergi dengan keberadaan intel ataupun militer di area kampus, bukan juga bermaksud terlalu mendramatisir hal ini. Meski ketentuan hukum tidak melarang aparat masuk kampus, namun perguruan tinggi dengan kebebasan mimbar akademiknya punya batasan yang jelas terkait peran aparat di area kampus, bahwa polisi hadir dalam situasi tertentu saja, sisanya cukup petugas keamanan kampus yang mengambil tindakan termasuk mengamankan aksi demonstrasi yang digelar di area kampus.

Begitu pula militer, Resimen Mahasiswa (Menwa) saya kira sudah cukup menjadi wakil mereka di dalam kampus, yang mana sejak 2015 Menwa diaktifkan kembali di bawah komando tentara dari yang sebelumnya di bawah pengawasan kampus. Menwa juga mendapat payung hukum dari negara yang artinya mendapat subsidi langsung untuk kegiatan dan programnya serta mendapatkan latihan khusus oleh kesaturan tentara.

Masuknya aparat di area kampus lazim dikonotasikan sebagai upaya merepresi gerakan mahasiswa sebagai warisan trauma Orde Baru. Watak militerisme yang lekat dengan arogansi, kekerasan dan kesewenang-wenangan menjadi kengerian yang mudah dibayangkan. Tidak seharusnya adanya hal ini menggiring mahasiswa jadi makin ciut dan takut dalam menggemakan kebenaran dan gagasan lewat aksi demonstrasi maupun kritik lewat tulisan.

Pendapat saya mungkin terlihat sebagai kontradiksi, bagaimana mampu mengantisipasi jejaring radikalis-terorisme yang geraknya terselubung tanpa dukungan aparat yang juga mampu bergerak secara terselubung seperti intelijen. Tapi ini memang dilema yang nyata adanya. Menangkal terorisme butuh strategi penanganan yang kompleks, tapi dibenturkan dengan hak masyarakat di alam demokrasi menuntut perumus kebijakan untuk bijak bertindak. Mahasiswa juga harus makin awas dan mawas. Mempelajari filsafat menjadi penting untuk belajar menjadi arif dan kritis, sehingga kita tidak begitu saja tergiring doktrin bagai kuda bendi ditunggang kusirnya.

 

*Mahasiswa Hubungan Internasional UB

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.