MENGEPAL-Massa Aliansi Brawijaya Menggugat Jilid II kompak membawa enam poin tuntutan dalam aksi yang digelar di halaman Gedung Rektorat UB Rabu kemarin (2/5). Foto: Dokumentasi Kavling10

MALANG-KAV.10 Poin penolakan PTN-BH, tuntutan memperjelas status UB Kediri serta penyelesaian permasalahan Vokasi telah disuarakan pada aksi 2 Mei tahun lalu. Ketiga isu ini kembali masuk dalam enam tuntutan Aliansi Brawijaya Menggugat Jilid II yang disuarakan lewat aksi memperingati Hari Pendidikan Nasional di halaman Rektorat kemarin (2/5).

Tuntutan terkait UB Kediri kali ini menyangkut transparansi progres perizinan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU), transparansi pembangunan serta aliran dana. Presiden Eksekutif Keluarga Mahasiswa (EKM) UB Kediri 2018 Ikhsan Nur mengungkapkan status UB Kediri selama ini tidak jelas dengan tiga kali berganti status mulai dari Prodi di Luar Domisili (PDD) menjadi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) hingga sekarang mendaftar PSDKU.

“Akhirnya setelah berdarah-darah ngurus proposal 30 April kemarin PSDKU sudah kita ajukan. Tinggal menunggu goal,” ujarnya.

Menko Pergerakan EKM UB Kediri Laode Imam menambahkan isu terkait pembangunan kampus menjadi polemik karena selama ini posisi kampus dinilai menjadi objek politik semata.

“UB Kampus III jadi objek politik, pembangunan tergantung pemilihan Walikota. Kita memang ngikutin alur politik, nanti ada perjanjian apa didalam kita hanya ikut disitu,” tuturnya.

Soal Vokasi, tuntutan yang disuarakan menyangkut pemberian legitimasi kepada mahasiswa Vokasi untuk mengawal dan menyelesaikan permasalahan Vokasi misal statuta, Seleksi Alih Program (SAP), serta akreditasi. Menurut Wakil Menteri Kebijakan Kampus EM Auzan El-Ghiffari Su’ud dalam konferensi pers Senin kemarin (30/4), kondisi Vokasi mengkhawatirkan karena akreditasi program studi di Vokasi telah banyak yang kedaluwarsa.

“Dampaknya ketika tidak memiliki akreditasi kita tidak bisa untuk melakukan ekstensi,” ungkapnya.

Wakil Menteri Kebijakan Publik BEM Vokasi Gio Alprinaldi menyatakan masalah akreditasi telah dikawal sejak tahun lalu namun belum juga tuntas. Hanya akreditasi empat jurusan (bidang keahlian) yang telah diurus, sedangkan 14 jurusan lain telah kedaluwarsa.

“Secara diam-diam pihak birokrat malah melakukan perombakan sepihak atas perubahan prodi dan sedihnya informasi ini tidak ditransparansi kepada pihak mahasiswa,” katanya.

Pada aksi 2 Mei kali ini ada enam poin tuntutan. Tuntutan tersebut yakni menuntut pemberian legitimasi kepada mahasiswa vokasi untuk mengawal dan menyelesaikan permasalahan Vokasi; menolak PTN-BH; menuntut untuk meningkatkan infrastruktur, pelayanan dan pendidikan yang lebih inklusif; menuntut transparansi progres perizinan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU), pembangunan dan aliran dana UB Kampus III Kediri; menuntut peningkatan sistem keamanan dan fasilitas penunjang sarana pendidikan di Universitas Brawijaya; dan menolak kredit pendidikan berbunga (student loan). (nur/sad)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.