BAKAR – Para pedagang gerai seluler se-Malang Raya yang menggelar aksi terkait aturan 1 NIK untuk 3 simcard membakar kartu perdana sebagai simbol protes mereka. Foto: Iped

MALANG-KAV.10 Ratusan pedagang gerai seluler se-Malang Raya menggelar aksi damai memprotes regulasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terkait kartu perdana yang tertuang dalam PM Kominfo No 21 Tahun 2017, kemarin di depan kantor DPRD Kota Malang (2/4).

Sambil membentangkan spanduk berisi kritik dan tuntutan serta membakar ribuan kartu perdana, massa aksi yang dinaungi Paguyuban Outlet Malang Raya dan Kesatuan Niaga Celuller Indonesia (KNCI) ini menolak aturan pembatasan 1 Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk 3 simcard.

Meski mendukung kebijakan registrasi kartu perdana prabayar sesuai dengan identitas, aturan 1 NIK untuk 3 simcard menurut Koordinator Aksi Zulham Ahmad Mubarak merugikan omset para pedagang yang menurun hingga 80%.

“Saat ini ada 500.000 penduduk yang menggantungkan hidup dengan menjual pulsa dan kartu perdana. Nilai perputaran rupiah 430 triliun sedangkan di Kota Malang sendiri ada 28 ribu pedagang. Jika Pemerintah memaksakan kebijakan ini, maka usaha kecil akan mati karena kartu perdana merupakan salah satu profit kami,” ujar Zulham.

MENOLAK – Massa aksi menenteng spanduk berisi tuntutan. Foto: Fahmi

Salah satu pedagang kartu perdana Ruslan juga menyatakan aturan ini menimbulkan penurunan omset secara drastis. “Biasanya saya dapat pendapatan bersih Rp 500.000 per hari sekarang hanya Rp 200.000,” tutur pria asal Pakis Kabupaten Malang ini.

Tak hanya pedagang yang dirugikan, mahasiswa Universitas Tribhuwana Tunggadewi (Unitri) Novia Anjaswari menilai pengguna yang rata-rata memilih kartu paket sekali pakai juga merasa dibebani dengan adanya aturan ini. “Kadang kita juga tidak ingin repot karena paket internet kan mahal jadi kita biar mudah langsung beli kartu perdana yang lebih praktis,” komentarnya.

Ketua Komisi B DPRD Kota Malang Arief Hermanto yang turun menemui massa aksi berjanji akan menyampaikan aspirasi mereka pada Pemerintah pusat. “Kami DPRD Kota Malang mendukung gerakan KNCI dalam menyelamatkan kehidupan berbangsa karena outlet seluler terancam gulung tikar karena kebijakan ini. Kami menampung aspirasi teman-teman dan menyampaikan ke Pusat,” ucapnya.

Menurut Zulham aksi protes ini dilaksanakan serempak di 27 kota seluruh Indonesia. Aksi serupa sebelumnya sempat direncanakan digelar tahun lalu namun batal karena Kemenkominfo bersedia menggelar audiensi bersama KNCI. “Namun tidak ada kebijakan dan kelanjutan dikeluarkan terkait tuntutan utama kami,” tuturnya. (ped/nad/nur)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.