Salah seorang mahasiswa bercadar. Foto: dokumen pribadi narasumber

MALANG-KAV.10 Baru-baru ini, masyarakat dihebohkan dengan kebijakan Universitas Sunan Kalijaga (UIN Suka) Yogyakarta yang melarang mahasiswa mengenakan cadar. Meski akhirnya aturan ini dicabut, pembahasan soal pelarangan penggunaan cadar di area kampus masih menjadi polemik. Universitas Brawijaya sendiri tidak memiliki aturan spesifik yang melarang atau memperbolehkan penggunaan cadar.

Ketika diwawancara perihal ini, Kepala Bagian Arsip dan Humas Universitas Brawijaya (UB) Kotok Gurito menyatakan UB sejauh ini tidak melarang mahasiswa mengenakan cadar. “Kalau di UB sendiri, ini berbicara tentang UB ya, prinsipnya mahasiswa harus bisa menjaga almamater, cara berpakaian harus rapi sopan itu aja sih nggak terlalu yang bagaimana. Disesuaikan dengan agama, kalau muslim yang boleh berjilbab,” ujarnya.

Salah seorang mahasiswi Psikologi angkatan 2017 Salma Hanun Afafy yang sehari-hari memakai cadar menyatakan kekecewaannya terkait UIN Suka yang menjadikan radikalisme sebagai alasan pelarangan cadar di kampus.

“Tentang radikalisme, mungkin orang awam maksudnya orang-orang yang tidak faham dengan apa sih itu cadar. Mereka orang yang memakai cadar itu berusaha untuk menutupi auratnya ibaratnya seperti orang yang berpegang teguh dengan jilbab jika disuruh untuk membuka jilbabnya, itu perasaan kami kayak gitu. Atas dasar apa dia mengidentikan bercadar dengan radikalisme,” keluhnya.

Salma sempat merasakan diskriminasi dari dosen terkait pilihan busana yang dikenakannya. “Ada salah satu dosen di mata kuliah saya waktu saya pakai cadar ini disuruh ngelepas alasannya biar mereka hafal sama identitas. Dan itupun saya harus ngelepas di depan teman-teman saya, hancur banget lah,” pungkasnya.

Kotok mengatakan rektorat tidak bisa menetapkan kebijakan terkait penggunaan cadar di kelas. Otoritas di kelas menurutnya ada di tangan dosen. Namun jika ada tindak diskriminasi dosen terhadap mahasiswa bercadar, ia menyarankan untuk menggunakan layanan e-complaint.

“Kalau masalah seperti itu ya nanti kan biar mereka memberi tahu, karena kan mereka dibawah WR III, nggak tahu nanti tergantung kebijakan pimpinan seperti apa. Yang penting membutuhkan memberi tahu. Kita tidak bisa men-judgement. Yang penting jika terjadi kasus  seperti itu mahasiswi bisa memberitahukan ke pihak kemahasiswaan atau bisa mengajukan lewat e-complaint, jadi biar ada solusi,” tuturnya. (pan/nad/nur)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.