Keterangan: Jalannya Diskusi Publik Dinamika Otonomi Khusus  dan Resolusi Damai untuk Papua di Fakultas Hukum UB (19/5) yang juga dihadiri Ketua Dewan Papua Thaha Alhamid.
Keterangan: Jalannya Diskusi Publik Dinamika Otonomi Khusus dan Resolusi Damai untuk Papua di Fakultas Hukum UB (19/5) yang juga dihadiri Ketua Dewan Papua Thaha Alhamid. Foto: Khoyrudin

MALANG-KAV.10 “Kalau nanti Insyaallah ada yang sampai ke Jayapura, tolong pergi dan berdiri di Hotel Yasmin pada sore hari dan anda akan melihat lapisan ekonomi yang bagus sekali. Di atas ada KFC, kemudian ada Gala, lalu paling bawah di atas aspal itu ada begitu banyak mama-mama Papua berjualan sayur,” ungkap Thaha Alhamid dalam diskusi publik di Fakultas Hukum UB (19/5). Ketimpangan yang dialami  warga Papua ditambah kekerasan dan konflik terkini menjadi topik Diskusi bertajuk Dinamika Otonomi Khusus dan Resolusi Damai untuk Papua. Dosen Hukum FH UB M. Ali Safa’at dan Muhammad Anas bersama Direktur Imparsial Al Araf ikut menyampaikan pandangannya terkait kondisi Papua.

Thaha memaparkan kondisi warga Papua dari tahun ke tahun yang tidak banyak berubah baik segi kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi rakyat semenjak pemberian otonomi khusus dari pemerintah. “Di Papua itu mutu pendidikannya sangat ekstrem. Ada anak SMA bahkan sudah kuliah yang tidak bisa membaca. Tapi ada yang luar biasa, hingga juara olimpiade matematika dan fisika,” ujar Thaha dalam diskusi.

Thaha mengkritik berjalannya otonomi khusus (otsus) di Papua sejak tahun 2001 yang dianggapnya gagal. “Jadi sampai saat ini kalau otsus itu gagal lantaran kebijakan berubah tetapi struktur tidak ada, lalu perilaku juga tidak berubah. Kebijakan sudah desentralisasi, tetapi perilaku aparatnya masih sentralistis,” ungkap Ketua Dewan Papua tersebut. Baginya pemberian otsus pada Papua ibarat plester luka, menutupi tetapi tidak menyembuhkan.

Sejalan dengan penjelasan Thaha, Muchamad Ali Safa’at mengungkapkan jika pemberian otsus kepada Papua belum memenuhi rasa keadilan masyarakat Papua. Ali berpendapat jika pemberian otsus untuk Papua mengisyaratkan pengakuan pemerintah tentang adanya permasalahan di Papua yang belum selesai dan kebijakan yang salah dari pemerintah dalam menyelesaikan persoalan di Papua.

Lebih lanjut, Direktur imparsial Al Araf menegaskan masih adanya prasangka antara Pemerintah Indonesia dengan warga Papua sehingga membuat penyelesaian konflik tidak kunjung selesai. “Buat saya yang melihat bahwa ada problem trust dalam stigma. Sehingga baik masyarakat Papua ataupun pemerintah Indonesia sama-sama mengalami distrust diantara kedua belah pihak,” kata Al Araf. Selain itu, Pendekatan ekonomi yang masih diikuti pendekatan operasi militer seperti saat ini dinilainya tidak akan membawa penyelesaian masalah. Muhammad Anas menawarkan strategi kebudayaan yang harus ditemukan oleh Pemerintah Indonesia dalam mengelola perbedaan agar bisa terjadi dialog. “Pemerintah harus punya cara mengafirmasi mereka (masyarakat Papua, red). Istilahnya ngewongke mereka, dalam Bahasa Jawanya,” ujar Anas.

Thaha sendiri setuju dengan pendekatan yang lebih humanis. Baginya kini beruntung Papua dan Indonesia masih sama-sama punya Persipura. Menurutnya sepak bola menjadi satu-satunya sabuk pengaman, pengikat antara Papua dan Indonesia. “Saya minta arek-arek Malang yang ada di Papua untuk dukung Persipura jangan Arema,” ujarnya bercanda yang disambut tawa peserta.

Ia berharap permasalahan Papua bisa dipahami sebagai isu bersama bagi warga Malang. Ia berharap kedekatan Papua dengan Malang bisa terjaga. “Titip kami punya anak-anak Papua yang sedang sekolah di Malang ini, supaya mereka pulang ke Papua dengan kebisaan (kemampuan, red),” harap Thaha. (ain/krd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.