MALANG-KAV.10 Berbagai penindasan dan pembungkaman selama kegiatan peliputan berita sangat disayangkan oleh elemen jurnalis. Kekerasan semacam ini kemudian menjadi pergolakan yang dilawan Pers Mahasiswa (Persma).

“Harus dan wajib hukumnya untuk dilawan. Karena seluruh kegiatan yang dilakukan pers dilindungi dalam Undang-Undang dan dilindungi Kode Etik Jurnalis,” dukung Yatimul Ainun, orator saat aksi memperingati Hari Kebebasan Pers Internasional di Balaikota Malang, Selasa (3/5).

Sebagai tindak lanjutnya, mahasiswa yang berpartisipasi dalam aksi tersebut meminta Pemkot Malang untuk memberi teguran kepada universitas yang menghalangi hak mahasiswa dalam melakukan peliputan. “Kampus tidak perlu sok kuasa,” tegas Bayu Pratama dari Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Perspektif Universitas Brawijaya.

Melalui aksi ini, Persma juga menyuarakan pengalaman beberapa LPM yang mengalami sulitnya mengakses informasi secara transparan. Bahkan, awak Persma pernah mengalami diskriminasi atas statusnya sebagai mahasiswa yang dipandang sebelah mata. Padahal seluruh elemen mahasiswa mempunyai hak untuk memperoleh informasi secara jujur dari pihak kampus masing-masing.

“Satu lembaga pers ataupun LPM disakiti, semua jurnalis Malang Raya akan memboikot kampus bersangkutan”, jelas Bayu.

Mahasiswa dengan semangatnya menuntut pemerintah turun tangan dan peduli terhadap pembungkaman yang dialami pers mahasiswa di lingkungan kampus. Di antara poster-poster #SavePoros dan #SavePersma, mereka menuntut hak kebebasan jurnalis dalam melakukan peliputan maupun pemberitaan.

Meskipun ruang lingkup dan ranah membedakan pers mahasiswa dengan pers profesional, kedua elemen tersebut tetap menjalankan kegiatan jurnalistik berdasarkan kode etik jurnalistik. Tugas utama keduanya sama, yaitu menyuarakan kebenaran yang sesungguhnya kepada masyarakat.

Aksi tahun ini dinyatakan sebagai sinyal bagi seluruh ‘oknum’. Elemen Jurnalis se-Malang Raya memiliki solidaritas yang kuat. Pada perayaan Hari Kebebasan Pers tahun depan, Persma akan berkeliling ke kampus-kampus yang ada di Kota Malang untuk menyuarakan hak-hak yang selama ini masih dibungkam dan dibatasi oleh oknum-oknum tertentu, khusunya birokrat kampus.

Aksi yang dilakukan selama kurang lebih dua jam ini menyisakan desakan kepada Pemkot Malang untuk menegur seluruh SKPD yang menghambat kerja jurnalis dalam meliput kegiatan instansi di Kota Malang. (gph/eff)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.